Komunikasi Mitigasi Bawaslu Banyumas dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Serentak 2024

Abstract

Angka kerawanan potensi pelanggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Banyumas memiliki skor kerawanan sebesar 30,82%. Angka tersebut berkaitan dengan potensi pelanggaran administratif, pidana, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Namun, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas tidak tinggal diam. Ada sejumlah upayayang dilakukan Bawaslu Banyumas untuk mitigasi permasalahan tersebut. Pada titik inilah urgensi penelitian ini perlu dilakukan dalam perspektif teori The Excellence in Public Relations yang memerhatikan model Two Way-Symmetric. Teori tersebut srelevan dalam penelitian ini karena sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa HumasBawaslu Banyumas telah menekankan komunikasi dua arah yang simetris antara organisasi dengan publik guna menciptakan saling pengertian agar potensi pelanggaran dapat diminimalisir. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menekankan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan modelTwo Way-Symmetric dilakukan Bawaslu Banyumas melalui interaksi sosialisasi preventif. Hanya saja upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan pandangan kelompok masyarakat yang apatis dalam membangun komunikasi dan kolaborasi efektif dengan pemangku kepentingan Pilkada Banyumas. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Bawaslu untuk tetap memaksimalkan pendekatan dua arah namun perlu lebih variatif melalui program edukasi masyarakat, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta penguatan kajian survei efektivitas internal terkait pencegahan pelanggaran secara berkala. Selain itu, Bawaslu Banyumas juga perlu senantiasa menekankan komunikasiharmonis dengan KPU Banyumas. Kata kunci: Bawaslu; Komunikasi Organisasi; Komunikasi Politik; The Excellence Theory; Two Way-Symmetric Model