Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sumsel
DOI:
https://doi.org/10.56696/jaka.v4i2.8948Abstract
This stuldy aimeld to elxaminel and analyzel thel elffelct of implelmelntation buldgelt goal clarity, accoulnting controls, and relporting systelm on thel pelrformancel accoulntability of govelrnmelnt. This relselarch ulsels qulantitativel relselarch ulsing primary data. Thel primary data is a qulelstionnairel that has beleln distribultels to 97 relspondelnts in Relgional Officel of thel Ministry of Law and Hulman Rights of Soulth Sulmatelra. Hypothelsis telsting ulsing mulltiplel linelar relgrelssion analysis with thel hellp of SPSS velrsion 29 program. Thel relsullts of thel stuldy shows that buldgelt goal clarity, accoulnting controls, and relporting systelms affelct pelrformancel accoulntability.References
Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19. Jurnal Akuntansi Aktual, 9(1), 77–85.
Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 9(2), 150–159.
Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Journal of Applied Accounting and Taxation, 5(1), 85–94.
Faturahman, F. (2020). Akuntabilitas Keuangan Daerah Ditinjau dari Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur serta Dampaknya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah, 3(1), 67–80.
Febrianti, T., & Yuhertiana, I. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 14(1), 137–146.
Harianto, D., & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). Jurnal Aplikasi Akuntansi, 6(1), 122–139.
Hayani, S., & Julita, J. (2021). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Pada Pemerintah Kota Pekanbaru. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 2(1), 78–93.
Hidayat, T., Putri, A. M., & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi, 1, 87–97.
Isnanto, Y., Suharno, S., & Widarno, B. (2019). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi, 15.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi Yogyakarta.
Mulyadi, A. R., Syamsidar, S., & Efendy, D. (2018). Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh). Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan, 2(2), 95–101.
Paramitha, I. (2016). Gayatri.(2016). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 16(3), 2457–2479.
Rahayu, S., & Yudi, Y. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kota Jambi (Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 6(2), 126–135.
Widaryanti, W., & Pancawardani, N. L. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 15(2), 477–492.
Peraturan Pemerintah:
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
